KWARDA RIAU

KWARDA  GERAKAN PRAMUKA RIAU

Jln. Diponegoro, No. 15

Kelurahan sukamulya, Kecamatan Sail,

Pekanbaru, Riau 28133

Tlp. (0761) 22261

SEJARAH GERAKAN PRAMUKA DI DAERAH RIAU

I.         Pendahuluan

Gerakan Pramuka Riau sejak terbentuknya 50 tahun lalu telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bermacam kegiatan Kepramukaan baik tingkat cabang, daerah, nasional maupun internasional telah dilaksanakan dan diikuti sesuai dengan dinamika organisasi, pasang surut Gerakan Pramuka di Bumi Melayu, Lancang Kuning pun telah mewarnai Gerakan Pramuka di Indonesia.

Untuk melihat sejarah serta perkembangan Gerakan Pramuka di Riau dapat dibagi menjadi      beberapa babak antara lain:

1. Awal terbentuknya Kwarda Riau dan Kwartir Cabang
2. Dampak Buruk Peristiwa G 30 S
3. Pertumbuhan Kwarda dan Kwarcab
4. Penutup

II.    Awal terbentuknya Kwartir Daerah Riau dan Kwartir Cabang di daerah Riau
 

Terbentuknya Kwartir Daerah Riau tidak terlepas dari terbentuknya Propinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1957 dan kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara nomor 75 tahun 1958) , dengan ibukota Tanjungpinang. Secara administratif,  awalnya Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau terdiri dari 5 (lima) daerah Tingkat II yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotapraja yaitu:

1. Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjungpinang;
2. Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis;
3. Kabupaten Indragiri dengan ibukota Rengat;
4. Kabupaten Kampar dengan ibukota Pekanbaru;
5. Kotapraja Pekanbaru di Pekanbaru

Dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : Des.52/I/44.25 tanggal 20 Januari 1959 pusat Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dipindahkan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru.
 

Seperti halnya di daerah lain di seluruh Indonesia, sebelum terbentuknya Gerakan Pramuka, di daerah Riau juga terdapat beberapa perkumpulan  Kepanduan, seperti antara lain Al Anshar, HW (Hizbul Wathan), KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia), Pandu Rakyat Indonesia, SIAP (Serikat Islam Afdeling Padvindery) dan lain-lain. Di Pekanbaru sebagai suatu kota kecil yang berstatus Kotapraja dengan penduduk kurang dari seratus ribu jiwa, tidak banyak terdapat organisasi/ perkumpulan Kepanduan. Sedangkan di Tanjungpinang pada waktu itu sebagai ibukota Propinsi Dati I Riau, cukup banyak organisasi atau perkumpulan pandu termasuk Pandu Laut.
 

Keberadaan Gerakan Pramuka di Daerah Riau diawali dengan terbentuknya Kwartir Cabang di Tanjungpinang pada tanggal 29 Juni 1961, yang diresmikan/ dilantik pada tanggal 17 Juli 1961 oleh PANGDAMAR II Tanjungpinang. Beberapa pengurus yang memprakarsai terbentuknya Kwartir Cabang Tanjungpinang secara administratif tidak diketahui, hanya berasal dari cerita para mantan Pandu pada waktu itu.
 

Untuk wilayah Pekanbaru, awalnya akan dibentuk Aero Club di Pangkalan Udara Simpang Tiga, namun karena dinilai tidak layak, maka dibentuk Pandu Udara dengan mendatangkan pelatih dari Medan yaitu Kak Soeparno sebagai pelatih dan T.M. Lutfy sebagai asisten Pelatih. Dari 163 pendaftar setelah ditest wawancara, kesehatan pengetahuan umum maka hanya diterima 14 orang saja untuk dilatih sebagai anggota Pandu Udara. Merekalah yang merupakan cikal bakal anggota Pramuka untuk Kota Pekanbaru. Pada awal tahun 1961, oleh Komandan Pangkalan Udara mereka dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden RI, Ir.H. Juanda di Pekanbaru.
 

Pembentukan Kwarda Riau sendiri didapat informasi, diprakarsai oleh Kak A. Muin Sadjoko selaku anggota BPH (Badan Pemerintahan Harian) Propinsi Dati I Riau dan A. Rusli Nasution sebagai Kepala Perwakilan Kementrian P dan K Propinsi Riau, pada tanggal 1 Juli 1961 dibentuk Kwartir Daerah Riau. Sayangnya, susunan personil Kwarda Riau maupun Panitia Pembimbingnya tidak ditemukan akibat kantor Kwarda di kompleks Stadion Dwikora pada tahun 1976 terbakar. Tanggal 1 Juli 1961 diperkirakan sebagai tanggal pembentukan Kwarda Riau setelah memperhatikan surat undangan rapat nomor: 04/D III/71 tanggal 21 Mei 1962 yang ditandatangani oleh Kak Imam Satoto Abdulkahar selaku Anduset yang mencantumkan catatan agar para Andalan Daerah membawa laporan hasil kerja terhitung tanggal 1 Juli 1961 s.d 31 Desember 1961. Pengurus yang tercatat antara lain Kapten Amiruddin sebagai Ketua Kwarda, Imam Satoto sebagai Anduset, Syafri S dan Hery Caksono sebagai anggota, sedang A. Muin Sadjoko dan A. Rusli Nasution sebagai Panitia Pembimbing.
 

Bulan Mei 1961, saat diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang pembentukan Gerakan Pramuka, proses pemindahan Ibukota Propinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru belum selesai. Belum semua perangkat pemerintahan Daerah Tingkat I selesai memindahkan kegiatannya maupun personilnya ke Pekanbaru. Gedung perkantorannya juga belum semuanya tersedia, sehingga masih ada yang menumpang dirumah-rumah penduduk atau bangunan toko. Kota Pekanbaru yang sebelumnya berstatus Kotapraja tidak memiliki fasilitas fisik yang memadai. Begitu juga lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan juga tidak banyak seperti di kota-kota lain yang lebih besar dan lebih tua.
 

Di Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi Riau pengganti Ibukota lama Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Des. 52/I/44.25 tanggal 20 Januari 1959 (dan proses perpindahanya bari dimulai bulan Januari 1960), Gerakan Pramuka baru dibentuk sekitar tanggal 1 Juli 1961 dengan susunan personil Kwartir Daerah yang diketuai oleh Kapten Amiruddin dan Imam Satoto Abdul Kahar sebagai Andalan Daerah sebagai Andalan urusan Sekretariat. Kapan dilantik, siapa yang melantik dan siapa-siapa yang dilantik tidak diproleh informasi. Informasi yang diproleh adalah bahwa pembentukannya diprakarsai oleh A. Muin Sadjoko anggota BPH (Badan Pemerintah Harian) Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.
 

Pada bulan Agustus 1961, di Rengat Ibukota Kabupaten Indragiri, Bupati Masnoer bersama tokoh-tokoh Pandu HW dan Ali Talib dari Pandu Al Anshar, membentuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Indragiri. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Indragiri dilantik/ diresmikan tanggal 17 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16. Sayangnya, susunan personil Kwartir Cabang dan Panitia Pembimbing yang dilantik tidak diproleh informasinya.
 

Sampai akhir tahun 1961, tidak ada pertumbuhan dan perkembangan organisasi Gerakan Pramuka di Daerah Riau. Di Kabupaten Kampar yang Pemerintahnya masih berada di Kota Pekanbaru, belum dibentuk Kwartir Cabang, tetapi kegiatan Kepramukaan sudah berlangsung di beberapa tempat seperti Kecamatan Bangkinang dengan para tokohnya seperti Kak A. Sani Is, Kak Anwar, Kak Damhuri, Kak Abbas  dan Kak Fahruddin. Di Kecamatan Kampar dengan pelakunya Sipun, Maasin, Abbas Bay, SN Wirjasa, Abdul Hamid, dan H. Muchtar Muhammad dan di tempat-tempat lain dengan pelaku yang lain pula. Di Kotapraja Pekanbaru sendiri sebagai ibukota Propinsi Riau yang baru , Kwartir Cabang Gerakan Pramuka belum terbentuk. Kegiatan Kepramukaan di Kotapraja Pekanbaru dibina langsung oleh Kwarda Riau . Gugusdepan yang ada di Pekanbaru masih melakukan kegiatan pembinaan Pramuka sendiri-sendiri tanpa dikoordinir oleh Kwartir Cabang. Untuk berkemah masih dilakukan dengan memanfaatkan halaman sekolah, karena Kota Pekanbaru sendiri sangat minim fasilitas perkemahan dengan alam yang indah.
 

Untuk Kabupaten Bengkalis, Kwartir Cabangnya masih belum berdiri, namun   di beberapa tempat seperti Bagansiapi-api, Selatpanjang, dan Dumai sudah berlangsung kegiatan kepramukaan dipimpin langsung oleh para mantan Pandu disana.
 

Pada tahun 1962, tepatnya tanggal 7 sampai 9 April 1962, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyelenggarakan Musyawarah Andalan Pusat dan Daerah disingkat ANPUDA pertama di Bogor. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau mengirim utusan terdiri dari Kapten Amiruddin dan Imam Satoto (Ketua dan Sekretaris Kwartir Daerah Riau), A. Muin Sadjoko dan A Rusli Nasution dari Panitia/ Majelis Pembimbing Daerah. Sekembalinya dari mengikuti Musyawarah ANPUDA I, di Kotapraja Pekanbaru dibentuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, tetapi tidak tercatat siapa ketua dan sekretarisnya, kapan dan oleh siapa personil Kwartir Cabang dilantik. Yang diproleh informasinya hanya nama beberapa orang pengurus, antara lain Sardjoe sebagai Andalan Cabang urusan Putra (Ancutra), Nurbaiti sebagai Andalan Cabang urusan Putri (Ancutri) dan Hasibuan sebagai Andalan Cabang Urusan Kristen (Ancukris). Ini diketahui dari surat Pengantar Kwartir Daerah nomor OA/D.III/088/1962 tanggal 6 Juli 1962 kepada andalan yang bersangkutan yang hanya dilampiri petikan Surat Keputusan Pengukuhan Kwartir Cabang Pekanbaru tanpa mencantumkan nama-nama Andalan yang lain.
 

Sementara itu di Tanjungpinang pada tanggal 21 Juli 1962 terjadi perubahan Pengurus Kwartir Cabang dengan susunan sebagai berikut, Kisworo sebagai Ka.Kwarcab, Sudirman sebagai Ancusek dan beberapa andalan cabang lain,  Majelis Pembimbing tidak mengalami perubahan.
Pada tanggal 7 s.d. 16 Agustus 1963 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyelenggarakan musyawarah ANPUDA II di Jakarta. Kwartir Daerah Riau mengirim 3 orang utusan dipimpin oleh A. Muis Sadjoko dari panitia Pembimbing Daerah, Kapten Amiruddin dan Herry Caksono dari Kwartir Daerah sebagai anggota. Sekembali dari mengikuti ANPUDA II, untuk pertama kalinya Kwartir Daerah Riau menyelenggarakan Kursus Pembina (dengan kurikulum Kursus penuntun Pandu) bertempat di SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) Perhentian Marpoyan.  Pesertanya sebagian besar guru-guru Sekolah Dasar di Kotapraja Pekanbaru. Lulusan kursus yang dipimpin oleh Syafitri S inilah yang membentuk gugusdepan-gugusdepan di Kotapraja Pekanbaru.
 

Memasuki tahun tahun 1964, tidak ada perkembangan yang berarti di lingkungan Gerakan Pramuka di Riau. Hal ini anatara lain karena kesulitan dana dan kurangnya tenaga di Kwartir Daerah. Sampai tahun 1964 ini belum ada informasi tentang pembentukan Kwartir Cabang Kampar dan Bengkalis. Namun di semua kabupaten baik yang sudah ada Kwartir Cabangnya maupun yang belum, baik ditingkat Gugusdepan dengan latihan mingguan maupun ditingkat Kwartir/ Kabupaten. Dan pada akhir tahun 1964 Kwartir Daerah Riau mengirim peserta kursus Pembina Pramuka yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional tanggal 8 Nopember s/d 15 Desember 1964 di Jakarta. Kursus ini dilaksanakan dalam persiapan Pembentukan Cor Daerah (Kelompok Pelatihan Pembina Pramuka sebagai : “jantung” yang menggerakan kegiatan kepramukaan di daerah). Peserta yang berjumlah 7 orang, masing-masing Syafitri S, Jamal Janait dari Kwartir Daerah ; Alinas, Maradjab Mars, Suryati Tamsur dari Kwartir Cabang Indragiri (Rengat), Sukamdi dan Maryanto dari Tembilahan. Setelah selesai mengikuti Kursus yang berlangsung 5 minggu, Sjafri S ditunjuk sebagai Nayawan Cor Daerah disingkat NCD (suatu perangkat Kwartir Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Dewasa Gerakan Pramuka), 6 orang lainnya sebagai anggota Cor Daerah.
 

Sementara itu, pada tanggal 12 Agustus 1965 Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau, R Soebrantas S meresmikan berdirinya Kwartir Cabang Indragiri Hilir dalam suatu upacara di lapangan Kota Tembilahan setelah Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi Indragiri Hulu dengan Ibukota Rengat Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan Pengurus Kwartir Cabang Indragiri Hilir pada saat peresmian terdiri dari Ahmad Muhammad, Ketua Kak Irham Mas, Ancusek serta beberapa Andalan Cabang lainnya.

III.  DAMPAK BURUK PERISTIWA G 30 S
 

Pada tahun 1965, tepatnya tanggal 18-30 September 1965 Nayawan Cor Daerah dengan Kak Sjafrie S ditugaskan untuk menyelenggarakan Kursus Mahir I dan Kursus Mahir II yang diselenggarakan di Kulim 8 km kearah timur Kota Pekanbaru. Diawali dengan Kursus Pembina Pramuka (Kursus Dasar A dan B) di Air Tiris dan Rengat, kursus ini (M-I dan M-II) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Operasi dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau nomor LAT/D.III/0125/1965 tanggal 31 Agustus 1965 yang harusnya dilaksanakan tanggal 10 sampai 24 September 1965. Karena menunggu keluarnya dana  penyelenggaraan maka pelaksanaanya ditunda 8 hari menjadi 18 September sampai 2 Oktober 1965. Tetapi karena pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September, maka kursus tersebut terpaksa ditutup 2 hari lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.
Disamping dampak langsung yang dialami Gerakan Pramuka di Daerah Riau antara lain dengan dipercepatnya penutupan Kursus Mahir I dan Mahir II; peristiwa Gerakan 30 September 1965 juga berdampak luas bagi Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia.
 

 Sebagaimana kita ketahui, Gerakan Pramuka merupakan perkumpulan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI nomor 238  tahun 1961, dan peresmian/ pengukuhannya dilakukan Bung Karno Presiden RI tanggal 14 Agustus 1961. Masyarakat awam beranggapan bahwa Gerakan Pramuka adalah “anak kandung” Bung Karno, sehingga Gerakan Pramuka dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September. Akibatnya, hari-hari latihan Pramuka di Gugusdepan menjadi sepi, anak-anak dan orang dewasa sebagai peserta didik dan Pembina Pramuka merasa enggan mengenakan pakaian seragam Pramuka, dan enggan menghadiri latihan. Padahal Gerakan Pramuka tidak ada hubungan sama sekali dengan G. 30 S. Lagi pula sejak berdirinya dan didalam Anggaran Dasarnya, Gerakan Pramuka dinyatakan tidak menjadi bagian dari partai/ Organisasi Politik, dan tidak melakukan kegiatan Politik praktis.
 

Masyarakat awam memang banyak yang tidak tahu bahwa pada saat pembentukannya telah terjadi “ perebutan” antara kelompok sosialisasi dibawah Prof. Dr. Priyono dengan kelompok Pancasilais dibawah Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang di menangkan oleh kelompok Pancasila dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang Pembentukan Gerakan Pramuka, bukan Pioneer Muda seperti yang diperjuangkan oleh kelompok sosialisas/ Komunis.
Kondisi “tidak menentu” di lingkungan Gerakan Pramuka di daerah Riau sebagai akibat terjadinya peristiwa G 30 S tidak berlangsung lama. Para tokoh Pramuka meminta kepada Gubernur untuk menjernihkan masalah tersebut dengan upaya nyata yang dipandang efektif, yaitu melalui guru-guru dari tingkat Sekolah Dasar, SMP dan SLTA serta dosen Perguruan Tinggi. Keinginan ini dianggap oleh pemerintah Daerah Tingkat I Riau dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau selaku Kepala Markas Daerah Pertahanan Sipil/HANRA IV Riau nomor MD/IV/035/SK/65 tanggal 8 November 1965 tentang panitia Perumusan Pola Pembinaan Gerakan Pramuka di Sekolah/ Universitas dengan S. Panjaitan dari perwakilan Departemen P dan K Provinsi Riau sebagai Ketua, Drs. Muchtar Lutfi dari IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru sebagai Wakil Ketua, Imam Satoto Abdulkahar dari Kwarda Gerakan Pramuka Riau sebagai Sekretaris dan sejumlah dan sejumlah anggota dari berbagai Unsur seperti perwakilan Departemen Agama, Pembantu Rektor III 

UNRI dan UIR serta Pembantu Dekan III dari berbagai Fakultas terkait dan unsure-unsur lainnya.
 

Dengan adanya pola Pembinaan Gerakan Pramuka di Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA diseluruh daerah Riau. Sementara di Perguruan Tinggi baru kira-kira 10 tahun kemudian (tahun 1975) terbentuk gugusdepan. Dengan semangat yang sama, Panglima Daerah Kepolisian (PANGDAK) IV Riau Drs. Chaeruddin Nitikusumah mengeluarkan surat keputusan nomor Pol. 72/Bimas/1965 tanggal 10 Desember 1965 yang berisi instruksi pembentukan Gugusdepan Gerakan Pramuka bagi anak-anak Polisi dilingkungan Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK) IV Riau dengan Panitia Pembimbing yang diketuai oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sjafei Sutan Putih.
 

Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (dengan SK no. MD/IV/031/SK/1965 tanggal 8 Nopember 1965, maka anak-anak Pramuka khususnya di Kota Pekanbaru dan di daerah Riau pada umumnya mulai bergairah lagi mengikuti latihan/ kegiatan. Di sebagian besar sekolah (SD, SLTP/PGA, SLTA/PGAA) dibentuk Gugusdepan, dan anak-anak sekolah mengenakan seragam pramuka. Keadaan semacam itu secara fisik menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka telah “hidup kembali” di daerah Riau, meskipun kegiatan latihan belum terlaksana dengan baik, karena masih kurangnya tenaga orang dewasa sebagai Pembina Pramuka.

IV.   PERTUMBUHAN KWARTIR CABANG DAN DAERAH
 

a.  Musda I tahun 1970
 

Sampai tahun 1966, di daerah Riau baru terbentuk 5 kwartir Cabang Gerakan Pramuka, yaitu Kwartir Cabang Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Kwartir cabang Indragiri Hulu di Rengat, Kwarcab Indragiri Hilir di Tembilahan, Kwartir Cabang Pekanbaru di Pekanbaru dan Kwartir cabang Kampar di Bangkinang. Kwarcab Bengkalis baru terbentuk pada tahun 1967 (tanggal dan bulanya tidak tercatat) dengan Letnan I Tuwono sebagai Ketua (nama-nama andalan/ pengurus lainnya tidak tercatat). Pengukuhannya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Zalik Aris (nomor dan tanggalnya tidak tercatat), pelantikannya dilakukan oleh R. Soebrantas Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau yang baru terpilih pada tahun 1966 menggantikan Kapten Amiruddin yang pindah ke Medan Sumatera Utara. Imam Satoto selaku Andalan Daerah Urusan Sekretariat, mendampingi Ketua Kwartir Daerah pada upacara Pelantikan Kwartir Cabang Bangkalis.
 

Kembali dari mengikuti Musyawarah MPP I di Pandaan, Jawa Timur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau menyelenggarakan Musyawarah Andalan Daerah dan Cabang (ANDACAB) yang kemudian disebut Musyawarah Daerah (Musda) I di Gedung Wanita Pekanbaru dari tanggal 26-28 Desember 1970. Pembukaanya antara lain dihadiri oleh Kolonel Wirasmo (Danrem 031 Wirabima), Kombes Pol Adnan Kasim (mewakili Kadapol IV Riau) dan Razali Yahya Kepala Perwakilan Dep. P dan K Provinsi Riau. Pesertanya terdiri dari para Andalan Daerah dan utusan dari 6 Kwartir Cabang, yaitu :
1.       Kwartir Cabang Kepulauan Riau yang dibentuk tahun 1961
2.       Kwartir Cabang Indragiri yang dibentuk tahun 1961
3.       Kwartir Cabang Pekanbaru yang dibentuk tahun 1963
4.       Kwartir Cabang Indragiri Hilir yang dibentuk tahun 1965
5.       Kwartir Cabang Kampar yang dibentuk tahun 1966
6.       Kwartir Cabang Bengkalis yang dibentuk tahun 1967.
 

Untuk melengkapi dan mengisi formasi Andalan Daerah yang kosong pada tahun 1972 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau melakukan pengangkatan 2 orang Andalan Antar Waktu (PAW), masing-masing Soeyono MS (Kambigus 33-34 Pekanbaru) sebagai Andalan Urusan Perlengkapan dan Ny. Mulyono istri Kepala Agraria Provinsi Riau sebagai Andalan Urusan Putri. Keduanya dilantik dengan mengucapkan Trisatya oleh R Soebrantas S selaku Ketua Kwarda Riau disalah satu ruangan Stadion Dwikora Pekanbaru yang merupakan kantor Kwarda Riau. Pada  tahun yang sama (1972) di Dumai salah satu kota Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang sedang dipersiapkan menjadi Kotamadya, mendesak minta dibentuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka. Mengingat bahwa kegiatan Kepramukaan di Kota Dumai sudah berlangsung sejak 1964, dengan diprakarsai oleh T. Masdulhak, Camat Dumai yang juga menjabat sebagai kepala Staf Persiapan Pembentukan Kota Madya Dumai bersama M. Tahir dan beberapa tokoh Pramuka, pada tahun 1972 diadakan Musyawarah Pembentukan Kwartir Cabang  Gerakan Pramuka Dumai. Melalui Musyawarah tersebut disepakati dibentuknya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Dumai dengan M. Tahir sebagai Ketua, Abu Bakar sebagai Sekretaris dan beberapa orang Andalan Cabang. Hasil musyawarah ini dilaporkan ke Ka. Kwarda dan oleh Kwarda disetujui dan dikukuhkan/ dilantik pada tahun itu (1972) oleh R Soebrantas, Ketua Kwartir Daerah.
 

Dengan terbentuknya Kwartir Cabang Dumai, jumlah Kwartir Cabang di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau bertambah satu menjadi tujuh di  5 Kabupaten, 1 Kotamadya dan 1 Kota Kecamatan (calon Kota Administratif). Sampai tahun 1974, saat diselenggarakan Musyawarah Daerah II di Pekanbaru dan Musyawarah Nasional  (MUNAS) I di Manado, Kwartir Cabang Dumai merupakan satu-satunya Kwartir Cabang yang ada di Kota Administratif, kemudian baru disusul di kota-kota Administratif lainnya. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1985, saat terbentuknya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Kotamadya Administratif Batam terpisah dari Kwartir Cabang Kepulauan Riau.
 

b.  Periode    1974-1978
 

Dengan 7 (tujuh) Kwarcab yang telah terbentuk sejak 1961, maka pada tahun 1974 Kwarda Riau menyelenggarakan Musda di Gedung Wiratama, Korem 031 Wirabima tepatnya tanggal 8-12 Nopember 1974. Pada saat itu formatur berhasil menetapkan pengurus Kwarda Riau dengan Ketua Kak Kol. R. Soebrantas yang pada saat itu menjabat Bupati Kampar dengan Kak Soeyono MS sebagai Sekretaris dengan beberapa Andalan Daerah. Pada masa ini, Kwarda Riau berhasil membentuk perangkat-perangkat organisasi seperti Sekretariat, DKD, Panitia Usaha Dana serta Apiari Pramuka. Pada masa ini juga di bentuk HIPPRADA daerah Riau. Pada masa ini (tahun 1976) juga Kwarda Riau mengirikan peserta sebanyak 3 orang ( Kak Soeyono, Kak Soeparno dan Kak Imam Satoto)  ke Konferensi Asia Pasific di Singapura.
 

3. Periode 1978-1981
 

Melalui Musda III tahun 1977, pengurus Kwarda Riau terbentuk dengan menetapkan kembali Kak R. Soebrantas sebagai Ketua dan Kak Soeyono sebagai Sekretaris. Pada periode ini Kwarda Riau mencatat beberapa peristiwa penting seperti, Ka.Kwarda Riau, Kak R. Soebrantas ditetapkan  menjadi Gubernur Riau, pada masa ini Kwarda Riau juga ditetapkan sebagai Kwarda Tergiat II yang diumumkan pada saat Munas II di Bukit Tinggi. Kwarda Riau juga mengirimkan 2 anggota Penggalang (Priyo Anggoro dan Mimi Sandriani) ke Jambore Dunia di Australia serta mengirimkan 2 orang delegasi (Kak Maka Hamid dan Kak Soeyono) mengikuti ASPAC Conference di Wellington, Selandia Baru.
 

4. Periode 1982-1986
 

Musyawarah Daerah IV yang harusnya dilaksanakan pada tahun 1981 tertunda satu tahun akibat meninggalnya Kak Soebrantas pada masa bakti 1977-1981. Terpilih sebagai Ka.Kwarda adalah Kak H. Nahar Effendy, BA dan Sekretaris  Kak Soeyono MS. Pada masa ini (tahun 1983) Kwarda Riau mengirimkan delegasi (Kak Nahar Effendy dan Kak Soeparno)  ke World Scout Conference di Dearborn, Detroit, AS serta tahun 1985 menghadiri konferensi yang sama dihadiri oleh Ka.Kwarda.
5. Periode 1986-1991
 

Musda V yang diadakan pada bulan September 1986, tim formatur menunjuk Kak Imam Munandar (Gubernur Riau) sebagai Ka.Kwarda dan Kak Soeparno sebagai sekretaris. Pada masa bakti ini Kwarda Riau mengikuti Munas 1988 di Dili Tomor Timur dengan utusan antara lain Ruslaini, Soeparno, Hamzah, Soeyono, Yulizar Maralis, Al Munir Syafei dan Rosnaniar dan dari Mabida, Atar Sibero, Pj. Gubernur Riau.
 

6. Periode 1991-1995
 

Musda VI yang seharusnya diselenggarakan bulan September 1990, tertunda hingga Januari 1991, antara lain karena Gubernur Imam Munandar yang juga Ka.Kwarda meninggal, dan Pj. Gubernur Drs. Attar Sibero sibuk menyiapkan pemilihan Gubernur. Sementara itu, Kwarda harus mempersiapkan kontingen untuk Jamnas 1991.
 

Melalui tim formatur maka ditunjuk Kak Syamsir Karim (Letkol Pol) dan Kak Ali Amran Ujas, BA sebagai sekretaris). Pada masa ini Kwarda Riau menorehkan prestasi penting sebagai Kwarda Tergiat I (Wilayah Sumatera dan Kalimantan) pada Munas 1993 di Irian Jaya.
7. Periode 1995-1999
 

Musda VII tahun 1995, oleh tim formatur ditunjuk Kak OK. Nizami Jamil sebagai Ka.Kwarda dan Kak Soeparno sebagai sekretaris. Pada masa ini Kwarda Riau ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakerwil se-Sumatera. Pada masa ini juga Kwarda Riau mulai menjalin hubungan dengan Pengakap Malaysia, khususnya Pengakap Negeri Melaka. Antara lain Kwarda Riau mengirim utusan ke Jamboree Pengakap Melaka Bersejarah pada tahun 2007 di Melaka.
 

8. Periode 1999-2004
 

Melalui Musda VIII tahun 1999, yang diadakan di Hotel Indrapura, Pekanbaru tanggal 13-18 April 1999, Kak Drs. H.OK. Nizami Jamil terpilih secara demokratis sebagai Ka.Kwarda masa bakti 1999-2004 sekaligus menjadi ketua tim formatur. Pada masa ini (pada tahun 2000) Kwarda Riau dipercaya menjadi tuan rumah Perkemahan Muhibah yang diikuti oleh anggota Pramuka, Pengakap Malaysia, Boys Scout Singapore serta utusan Pramuka KBRI yang dilaksanakan di Dumai dan kemudian pada tahun 2003 juga dipercaya menjadi tuan rumah yang sama di Batam. Pada masa ini terlihat adanya peningkatan kerjasama antara Pengakap Malaysia dengan Kwarda Riau, kedua belah pihak sering mengadakan kegiatan yang mengudang peserta antara Pengakap Malaysia dengan Pramuka khususnya yang berada di wilayah Riau.
 

9. Periode 2004-2009
 

Pada tanggal 13-16 September 2004 diadakan Musda IX dengan menetapkan Kak H. Wan Abubakar sebagai Ka.Kwarda Riau periode 2004-2009 sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur. Pada masa ini juga tercatat sejarah dengan dibentuknya Kwarda Kepulauan Riau berdasarkan rekomendasi hasil Musda dan juga diadakan Musda khusus tentang pembentukan Kwarda Kepulauan Riau pada tanggal 28 April 2005 di Batam. Pada masa ini juga Kwarda Riau kembali mendapat Kwarda Tergiat I untuk wilayah Sumatera pada saat berlangsungnya Munas tahun 2008 di Cibubur, Jakarta.
10. Periode 2009-2014
 

Musda  X, Kwarda Riau diselenggarakan pada tanggal 29 s.d 31 Desember 2009 dibuka langsung oleh Gubernur Riau Kak M. Rusli Zainal bertempat Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan dilanjutkan dengan sidang-sidang di Hotel Furaya Pekanbaru. Terpilih secara aklamasi adalah Kak Hj. Septina Primawati Rusli (istri Gubernur Riau) sebagai Ketua Kwarda Riau. Sebulan usai Musda, Tim Formatur berhasil membentuk kepengurusan Kwarda Riau dan secara resmi dilantik di Gedung Daerah pada tanggal 17 Februari 2010 oleh Gubernur Riau dan disaksikan oleh Ka.Kwarnas, Kak Azrul Azwar. Sesuai dengan Keputusan Kwarnas nomor: 062 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 susunan pengurus Kwarda Riau masa bakti 2009-2014 antara lain Kak Hj. Septina Primawati Rusli, Waka Kwarda: Kak H.M. Wardan, Kak OK. Nizami Jamil, Kak Amir Husin, Kak Ardi Basuki, Kak Hendro Ekwarso dan Sekretaris Kwarda Kak Anshari Kadir serta beberapa andalan lainnya. Pada periode ini Kwarda Riau mencoba “mengangkat batang terandam” Gerakan Pramuka Riau di tengah-tengah masyarakat daerah ini. Secara aktif Ka.Kwarda beserta pengurus andalan bahu membahu mensosialisasikan kembali kiprah Gerakan Pramuka yang menurun di daerah Riau. Beberapa bulan usai dilantik, berbagai gebrakan kegiatan secara kontinyu dan terus menerus dilakukan oleh pengurus ini diantaranya adalah konsolidasi pengurus dan penguatan kapasitas Kwartir, mendorong ditetapkannya Undang-Undang Gerakan Pramuka,  kegiatan Kepramukaan yang lebih meningkat seperti mengadakan Jambore Daerah di Pasir Pengarayan dengan melibatkan utusan Kwartir Ranting yang selama ini tidak pernah dilaksanakan. Promosi kegiatan Kepramukaan di daerah Riau melalui berita-berita di media cetak dan elektronik, menerbitkan Tabloid Tunas Riau, website:www.kwardariau.org, facebook (kwarda riau) dll.
 

Sampai saat ini Kwarda Riau terdiri dari 12 Kwarcab yaitu:
1.   Kwarcab Indragiri Hulu
2.   Kwarcab Indragri Hilir
3.   Kwarcab Kampar
4.   Kwarcab Bengkalis
5.   Kwarcab Dumai
6.   Kwarcab Kota Pekanbaru
7.   Kwarcab Rokan Hulu
8.   Kwarcab Kuantan Singingi
9.   Kwarcab Rokan Hilir
10. Kwarcab Siak
11. Kwarcab Pelalawan
12. Kwarcab Kepulauan Meranti
 

V. Penutup
 

Demikianlah sekelumit sejarah singkat keberadaan Gerakan Pramuka di Bumi Lancang Kuning, Riau. Dalam perjalanannya Kwarda Riau selalu aktif mengadakan dan mengikuti kegiatan peserta didik maupun orang dewasa seperti Jambore Nasional, Raimuna Nasional, PW Nasional, LT dan kegiatan –kegiatan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional
Sumber  http://gelarsenja.blogspot.com

 Print this page